PERIODE PERGERAKAN
NASIONAL
Perkembangan
organisasi politik di Nusa Tenggara Barat bersamaan dengan perkembangan gerakan
nasional di pulau Jawa. Pada awal abad ke-20, di Jawa mulai terbentuk organisasi
politik modern, yang membawa pengaruh sampai di Nusa Tenggara Barat. Gerakan
Budi utomo yang didirikan pada tahun 1908 sebagai organisasi modern di masa
itu, telah tumbuh dan berkembang dalam mempropagandakan tujuannya.
Pada
tahun 1916, pemerintah kolonial Belanda membagi Residentie Timor en Onderhoorigheden menjadi lima afdeling. Pembagian ini didasarkan pada
keputusan gubernur jendral hindia Belanda no.331 Tahun 1916 tgl.13 April 1916.
Adapun lima afdeling tersebut adalah :
1. Afdeling Timor
Selatan dengan pulau-pulau disekitarnya;
2. Afdeling Timor
Utara dan Tengah di bagi dalam lima onderafdeling;
3. Afdeling Flores
dibagi dalam tujuh onderafdeling;
4. Afdeling Sumba
dibagi dalam empat onderafdeling;
5. Afdeling
Sumbawa dibagi dalam tiga onderafedeling.
Sementara
itu, upaya untuk mendirikan pergerakan nasional terus meningkat. Keadaan ini
membuat Raden Mas Soetatmo dan Prang Wedono dengan ide pendirian
cabang Budi Utomo di Bali Selatan tahun 1918.
Tahun
1920, terjadi lagi perubahan pembagian wilayah Nusa Tenggara Barat, menjadi
empat afdeling, yaitu Timor, Flores,
Sumbawa dan Sumba, yang secara keseluruhan membawahi enam belas onderafdeling. Dengan pembaharuan
tersebut, kedudukan Asisten Residen
Afdeling Timor berada di Kupang, Flores di Ende, Sumbawa di Bima dan Sumba
di Waingapu.
Dalam
konferensi Budi Utomo cabang Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Febuari 1922,
dibahas mengenai gagasan sebuah persatuan daerah Kepulauan Sunda Kecil dengan
Bali dan Lombok. Namun usaha tersebut menemui jalan buntu karena dihalangi oleh
Residen Bali, yang secara tersirat menghalangi pengaruh kaum nasionalis dan
memisahkan Bali dengan Jawa.
Tahun
1936, di Bima terbentuk perkumpulan Angkatan
Demokrasi Loehoer (ADIL) yang dipimpin oleh Moehammad Noer Soelaiman. Tujuan organisasi ini adalah penghapusan
kelas dan perbedaan lapisan dalam masyarakat Bima dan pendirian masyarakat
bernegara berdasarkan asas demokrasi.
Tahun
1937 di Bima dibentuk pula Cabang Muhammadiyah yang dipelopori oleh Idris M. Jafar, A.D Talu dan M. Hasan.
Organisasi ini berhubungan erat dengan Muhammadiyah
di Yogyakarta, dengan fokus perhatian pada usaha-usaha pendidikan dan memajukan
kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan dari organisasi Muhammadiyah, tahun
1938 di Bima dibentuk Perhimpunan Islam
Bima (PIB) yang dipelopori oleh H.
Sulaiman dan H. Usman Abidin.
Dalam perkembangannya, organisasi tersebut kemudian berintegrasi ke dalam Nahdlatul Ulama (NU) cabang Bima.
Organisasi ini merupakan Cabang dari NU yang didirikan oleh Kyai Haji Wahab Chasbullah dengan
dukungan Kyai Haji Hasjim Asjari,
dengan tujuan untuk membela kaum muslimin tradisional.
Sumber Tulisan :
Tim Arsip Nasional Republik Indonesia.(2006). Citra Nusa Tenggara Barat Dalam Arsip. Kerjasama Badan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Arsip Nasional Republik Indonesia
Sumber Tulisan :
Tim Arsip Nasional Republik Indonesia.(2006). Citra Nusa Tenggara Barat Dalam Arsip. Kerjasama Badan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Arsip Nasional Republik Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar